Majalahsultra.Com, MAKASSAR – Dalam Silaturahmi Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan bersama Pilar-Pilar Sosial di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial bukan kewenangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Gus Ipul, masih terdapat anggapan keliru di masyarakat bahwa pendamping PKH atau kepala daerah menjadi pihak yang menentukan penerima bantuan. Padahal, tugas pemerintah daerah dan pendamping PKH adalah memastikan data masyarakat terus diperbarui sesuai kondisi terbaru di lapangan.
“Yang menentukan desil itu BPS, bukan pendamping PKH. Pendamping tugasnya memutakhirkan data riil warga di lapangan agar bansos tepat sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan peserta silaturahmi.
Ia menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan dapat berubah setiap hari mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pembaruan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
Perubahan tempat tinggal, kondisi ekonomi yang membaik atau memburuk, hingga warga yang meninggal dunia harus segera dilaporkan dan diperbarui. “Kalau datanya tidak update, kasihan warga yang seharusnya dapat jadi tidak dapat,” ujarnya.
Gus Ipul meminta pendamping PKH aktif turun ke lapangan untuk memverifikasi dan menyampaikan perubahan data secara berkala. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan BPS dalam pemutakhiran DTSEN.
Turut hadir dalam giat ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan, serta pilar-pilar sosial Kemensos.
Melalui silaturahmi ini, Kemensos berharap tidak ada lagi kesalahpahaman soal kewenangan penentuan penerima bansos dan seluruh pihak bergerak bersama memastikan data DTSEN selalu akurat dan mutakhir.
