Portalterkini.com, Kolaka Timur – Kamis, (23/06/2022) bertempat di Kantor Kecamatan Ladongi, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur (Koltim) melakukan dialog terbuka bersama sejumlah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Ladongi.
Dalam dialog itu, terungkap adanya ketidaksinkronan data antara pihak BPN dan BWS terkait penentuan koordinat lahan yang masuk area genangan.
Hal ini berimbas kepada lahan masyarakat yang telah tergenang dan belum mendapatkan ganti rugi lahan.
- Penyebar Hoaks Resmi dilaporkan Kuasa Hukum Kadin Sultra di Mapolda
- Soal Kabar Tersangka AT, GMA Sultra: Media Harus Verifikasi dan Berimbang
- PT Masempo Dalle Bantah tudingan pemberitaan, terkait penetapan Tersangka Kasus Pertambangan di konut
- Presiden Ri Prabowo Subianto pimpin langsung sidang Kabinet Paripurna bersama para Mentri
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Fokus pada Kesiapan Idulfitri dan Stabilitas Nasional
Dalam kesempatan itu bapak Risman Kadir sebagai penyambung lidah masyarakat yang juga ketua Komisi III DPRD Koltim mendesak agar pihak BWS sesegera mungkin menuntaskan ganti rugi lahan pada masyarakat terdampak.
\”Ini sangat disesalkan akibat adanya perbedaan data kedua pihak sebagai penanggungjawab ganti rugi lahan sehingga menyebabkan total area genangan makin bertambah, pihak BPN mengklaim menetapkan koordinat berdasarkan koordinat lokal sedangkan BWS menggunakan koordinat global,\” ujar Risman.
Lanjutnya lagi, \”saya minta BWS jangan lagi menunda nunda persoalan ini, mohon segera turun ke lapangan lakukan verifikasi lapangan agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,\” tegas Risman.
Laporan : Armanto
