Portalterkini.com, – Palembang – Nasib tenaga honorer di ujung tanduk, setelah Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi berjanji akan menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer dan lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Ratu Dewa mengatakan dirinya bersama Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM] Palembang akan langsung bertandang ke Kemen-PANRB.
“Kita akan meminta ke MenPANRB suatu pertimbangan, dengan mengirimkan surat secara resmi,” jelasnya, Senin (6/6/2022) usai memimpin apel gabungan di BKB Palembang.
- GMA Sultra Minta Menteri ESDM Tidak Mengeluarkan RKAB PT GMS
- Anton Timbang Gas Pol! IMI Sultra Bidik 17 Kabupaten/Kota, Porprov dan Musprov Menanti
- Tanah Adat, Hak Asiatik yang terabaikan: Krisis perlindungan hukum, Perda dan Kebijakan Pusat diharapkan
- IMI Sultra Gandeng BNN Kendari, Perkuat Komitmen Organisasi Bersih Narkoba
- Kadin sultra Gelar rapat persiapan Musprov di rangkaikan Sosialisasi Anti Narkotika bersama BNN kota kendari
“Ya hal ini juga (masalah honorer) sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia [Forsesdasi]. Berdasarkan surat edaran dari Kemen-PANRB kita diberikan batas waktu untuk menyelesaikannya hingga 28 November 2023,” ujarnya.
Dewa menegaskan seluruh tenaga honorer harus menjadi prioritas direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). \”Tidak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi prioritas usulan, namun kita usulkan juga dari formasi lain juga agar mereka bisa direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) ” ungkapnya.
“Mereka juga harus mengikuti rangakaian tes di PPPK nanti dengan jumlah Non PNSD 5400,” pungkasnya. (Ocha)
